PC PMII DIY Desak Reformasi Total Polri dan Hentikan Represivitas Aparat di Ruang Sipil

Serikatpost, Yogyakarta - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PC PMII DIY) mendesak reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri dan penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat di ruang sipil.

Tuntutan tersebut disampaikan sebagai bagian dari evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataan sikapnya, PC PMII DIY menilai bahwa penguatan demokrasi harus berjalan seiring dengan perlindungan kebebasan sipil, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Mereka menegaskan bahwa negara harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara damai tanpa menghadapi intimidasi, kekerasan, atau tindakan yang dapat mengancam hak-hak sipil.

Desak Reformasi Total Birokrasi Polri

PC PMII DIY meminta pemerintah mendorong reformasi total birokrasi Polri agar institusi kepolisian semakin profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut tuntutan yang disampaikan, kepolisian seharusnya menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum secara adil.

Reformasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Transparansi dalam pelaksanaan tugas dan mekanisme pertanggungjawaban yang efektif juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

PC PMII DIY menolak apabila aparat penegak hukum digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan atau membatasi kritik masyarakat.

Meski demikian, penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepolisian perlu didasarkan pada fakta dan pemeriksaan terhadap kasus-kasus konkret. Kritik terhadap institusi, menurut tuntutan mahasiswa tersebut, harus menjadi dorongan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan penegakan hukum.

Tegaskan Pentingnya Supremasi Sipil

Selain reformasi Polri, PC PMII DIY menyerukan penguatan supremasi sipil dan pengembalian TNI pada fungsi pertahanan negara sesuai konstitusi serta peraturan perundang-undangan.

Supremasi sipil merupakan prinsip penting dalam demokrasi yang menempatkan otoritas sipil yang sah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan politik.

Dalam konteks tersebut, PC PMII DIY menilai bahwa pelaksanaan tugas setiap institusi negara harus memiliki batas kewenangan yang jelas dan dijalankan sesuai ketentuan hukum.

Mereka meminta pemerintah memastikan bahwa kehidupan demokrasi tidak kehilangan ruang partisipasi masyarakat akibat perluasan pendekatan keamanan dalam urusan sipil.

Kebebasan Berpendapat Harus Dilindungi

PC PMII DIY juga mendesak penghentian segala bentuk kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, dan tindakan represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

Kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaannya tetap mengikuti ketentuan hukum dan harus disertai perlindungan terhadap hak orang lain.

Bagi PC PMII DIY, ruang demokrasi yang sehat membutuhkan jaminan bahwa masyarakat dapat menyampaikan kritik tanpa rasa takut, sekaligus tersedianya mekanisme hukum yang adil ketika terjadi dugaan pelanggaran.

Mereka menegaskan bahwa gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan menyuarakan kepentingan publik.

Melalui tuntutan reformasi Polri, penghentian tindakan represif, dan penguatan supremasi sipil, PC PMII DIY mendorong pemerintah menjadikan perlindungan hak warga sebagai bagian penting dari agenda demokrasi nasional.