Kemenhut dan UNFCCC Perkuat Strategi Atasi Deforestasi di Asia-Pasifik

Kegiatan yang berlangsung selama empat hari, mulai 12 hingga 15 Oktober 2026, ini mempertemukan para ahli, pejabat pemerintah, dan praktisi kehutanan dari berbagai negara di kawasan Asia-Pasifik. Forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengalaman dan pengetahuan untuk memperkuat implementasi REDD+ serta merumuskan langkah menghadapi deforestasi dan degradasi hutan.

REDD+ merupakan pendekatan untuk mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus mendukung konservasi, pengelolaan hutan secara berkelanjutan, serta peningkatan cadangan karbon hutan.

Dalam sambutan pembukaan mewakili Pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Prof. Haruni Krisnawati, menyampaikan apresiasi atas kemitraan dengan UNFCCC. Ia juga menyambut kehadiran delegasi negara-negara Asia-Pasifik yang berpartisipasi dalam forum tersebut.

Menurut Haruni, REDD+ memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola iklim global sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan kehutanan nasional. Pertemuan regional ini diharapkan membuka peluang kolaborasi baru dalam menjaga kelestarian hutan.

“Adalah sebuah kehormatan untuk terus melindungi dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Pertemuan ini menjadi wahana berharga untuk saling belajar dari pendekatan yang beragam, memperkuat jaringan profesional, serta menjajaki peluang kerja sama baru,” ujar Haruni.

Ia juga mengundang para delegasi untuk mengikuti kunjungan lapangan pada hari terakhir pertemuan. Kegiatan tersebut akan memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat langsung upaya restorasi ekosistem pesisir melalui pengelolaan kawasan mangrove di Bali.

UNFCCC Dorong Pertukaran Pengalaman Teknis Antarnegara

Mewakili Sekretariat UNFCCC, Team Lead AFOLU Dirk Nemitz mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan regional tersebut.

Setelah pertemuan pertama diselenggarakan di Brasil, forum di Bali dirancang untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan pengalaman teknis antarnegara Asia-Pasifik. Agenda ini juga merespons perkembangan kebijakan iklim internasional yang semakin kompleks, terutama terkait pendanaan dan tata kelola REDD+ setelah implementasi Pasal 6 Persetujuan Paris.

Nemitz menjelaskan bahwa lebih dari satu dekade pelaksanaan REDD+ telah menghasilkan pengalaman teknis yang penting bagi negara-negara peserta. Namun, perkembangan mekanisme internasional menuntut peningkatan koordinasi, konsistensi pelaporan, dan kapasitas implementasi.

Perkembangan tersebut mencakup Enhanced Transparency Framework, Pasal 6 Persetujuan Paris, serta berbagai pendekatan pendanaan berbasis hasil atau result-based finance.

Menurutnya, keberhasilan forum tidak hanya bergantung pada diskusi, tetapi juga pada keterlibatan aktif peserta dalam menerapkan hasil pembahasan di negara masing-masing.

Untuk mendukung dialog yang terbuka dan konstruktif, diskusi dilaksanakan berdasarkan Code of Conduct UNFCCC dan Chatham House Rule.

Empat Agenda Utama Pertemuan REDD+ di Bali

Selama empat hari, peserta membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan penguatan pelaksanaan REDD+ di kawasan Asia-Pasifik.

Agenda tersebut meliputi refleksi satu dekade implementasi REDD+, harmonisasi pelaporan dan pendanaan berbasis hasil, penguatan safeguards atau mekanisme pengaman, serta sinergi antar-Konvensi Rio.

Selain diskusi teknis, peserta juga dijadwalkan mengikuti kunjungan lapangan ke Arboretum Mangrove, Mangrove Information Center, dan Pusat Pembibitan Mangrove Wantilan di Bali.

Kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan praktik restorasi ekosistem pesisir sekaligus memberikan gambaran mengenai pengelolaan mangrove di lapangan.

Melalui pertemuan ini, Kementerian Kehutanan dan UNFCCC berharap kerja sama antarnegara di kawasan Asia-Pasifik semakin kuat. Pertukaran pengalaman dan penguatan kapasitas diharapkan mendukung langkah nyata dalam menekan deforestasi, menjaga cadangan karbon hutan, dan menghadapi perubahan iklim.