Presiden Prabowo Klaim 121 Kebijakan Transformatif Dijalankan dalam 663 Hari Pemerintahan
 |
| Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan masa pemerintahannya. (Foto: Dok/Ist). |
Presiden Prabowo mengatakan, 121 kebijakan tersebut dijalankan selama 663 hari pemerintahan. Jika dihitung berdasarkan periode tersebut, pemerintah rata-rata menjalankan satu kebijakan transformatif setiap lima hari.
“Dalam 21 bulan, tepatnya 663 hari sampai hari ini, Pemerintah yang saya pimpin telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan-kebijakan transformatif untuk menyelesaikan masalah-masalah negara,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Menurut Prabowo, berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini dihadapi Indonesia, termasuk masalah yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari keberanian pemerintah dalam mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong seluruh elemen bangsa.
Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menganggap seluruh persoalan bangsa telah selesai.
“Dalam waktu kurang dari 2 tahun, kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, dengan kerja keras, dengan hati yang tulus, kehendak yang jelas, dan gotong royong seluruh unsur bangsa, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap sangat rumit, atau terlalu rumit dapat kita mulai diselesaikan,” katanya.
Indonesia Capai Swasembada Delapan Komoditas Pangan
Salah satu capaian yang disoroti Presiden Prabowo adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada terhadap delapan komoditas pangan hanya dalam waktu satu tahun.
Capaian tersebut disebut lebih cepat dibandingkan target awal pemerintah yang diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun.
Delapan komoditas yang dimaksud meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Untuk memperkuat sektor pertanian, pemerintah juga melakukan perubahan dalam tata kelola penyaluran pupuk. Sebanyak 145 aturan penyaluran pupuk dihapus dan harga pupuk diturunkan sebesar 20 persen.
Presiden menyampaikan kebijakan tersebut turut berdampak terhadap kinerja PT Pupuk Indonesia. Keuntungan perusahaan disebut meningkat hingga 252,8 persen.
Swasembada Energi Mulai Diperkuat
Selain sektor pangan, pemerintah juga mendorong kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia mulai mewujudkan swasembada solar melalui produksi diesel dengan campuran biodiesel B50.
Sejak 1 Juli 2026, Indonesia disebut tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Kebijakan tersebut, menurut Presiden, mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun atau setara dengan sekitar 9,5 miliar dolar AS.
Namun, Prabowo mengingatkan agar capaian tersebut tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk berpuas diri.
“Ini bukan alasan untuk berpuas diri. Ini rangsangan untuk kita bekerja lebih keras lagi. Karena kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan. Kemerdekaan adalah apa yang dirasakan rakyat,” tegasnya.
Pembangunan Ditujukan untuk Masa Depan Indonesia
Dalam pidatonya, Presiden juga menyampaikan sejumlah program pemerintah lainnya. Di antaranya pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih, operasional 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis, serta perbaikan 71.744 sekolah sepanjang 2026.
Di bidang kesehatan, pemerintah juga memperluas program Cek Kesehatan Gratis yang hingga kini disebut telah menjangkau 108 juta orang.
Prabowo menegaskan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjalankan mandat rakyat dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
“Saya tidak menerima mandat dari rakyat untuk menjelaskan mengapa masalah tidak dapat diselesaikan. Saya menerima mandat dari rakyat justru untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitan rakyat,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan bahwa pembangunan nasional bukanlah pekerjaan seorang presiden semata. Pembangunan, menurutnya, merupakan hasil kerja bersama antara lembaga negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Berbagai persoalan masih menjadi pekerjaan pemerintah, mulai dari kemiskinan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, hingga penertiban pertambangan ilegal dan penyelundupan.
“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” pungkas Prabowo.
Ia menegaskan bahwa pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan satu periode pemerintahan.
“Kita tidak bekerja dan membangun untuk satu masa jabatan. Kita membangun untuk satu zaman. Kita membangun untuk satu abad Indonesia,” tegas Presiden.
