Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,45 Persen, Pemerintah Waspadai Risiko Global 2027
 |
| Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartosampaikan kondisi tersebut dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026). (Foto: Dok/Ist). |
Serikatpost, Jakarta — Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi kuat meski perekonomian global masih menghadapi sejumlah tantangan. Ekonomi dunia diproyeksikan membaik pada 2027, namun risiko geopolitik, energi, perdagangan, inflasi, hingga volatilitas pasar keuangan tetap perlu diantisipasi.
Di tengah situasi tersebut, ekonomi Indonesia menunjukkan sejumlah indikator positif. Pada semester I 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,45 persen secara kumulatif atau c-to-c.
Kondisi tersebut menjadi salah satu modal pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat sektor-sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kondisi tersebut dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah indikator lainnya juga menunjukkan ketahanan ekonomi nasional.
Inflasi Juli 2026 berada pada level 2,28 persen. Sementara itu, Indeks Keyakinan Konsumen tercatat 116,8, yang menunjukkan tingkat optimisme konsumen masih terjaga.
Dari sektor manufaktur, PMI Indonesia kembali masuk zona ekspansif dengan level 50,2. Adapun cadangan devisa Indonesia mencapai USD145,3 miliar.
UMKM Jadi Penopang Pertumbuhan Inklusif
Pemerintah menilai penguatan UMKM menjadi bagian penting dari strategi mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Salah satu kebijakan yang didorong adalah peningkatan akses pembiayaan. Pada Juni 2026, kredit UMKM mencapai Rp1.519,1 triliun, dengan pertumbuhan 1,05 persen secara tahunan.
Angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM pada Mei 2026 sebesar 0,60 persen.
Airlangga mengusulkan agar target pembiayaan UMKM ke depan ditingkatkan menjadi Rp2.000 triliun.
Target tersebut diharapkan dapat memperluas akses modal bagi UMKM yang masih menghadapi kesenjangan pembiayaan.
Menurut pemerintah, pelaku usaha yang memiliki potensi untuk berkembang perlu mendapatkan dukungan pembiayaan agar mampu meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar.
Literasi Keuangan Naik
Peningkatan akses pembiayaan juga perlu dibarengi dengan kemampuan masyarakat mengelola keuangan.
Berdasarkan SNLIK 2026 yang dirilis OJK, indeks inklusi keuangan nasional meningkat menjadi 93,61 persen, dari 92,74 persen pada tahun sebelumnya.
Sementara itu, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen.
Airlangga mengapresiasi perkembangan tersebut. Namun, ia menilai pekerjaan selanjutnya adalah memastikan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat berujung pada peningkatan kesejahteraan.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya perlu memiliki rekening atau akses ke layanan keuangan, tetapi juga harus mampu memahami dan menggunakan instrumen keuangan secara tepat, termasuk untuk investasi.
Digitalisasi Diperkuat
Pemerintah juga menempatkan digitalisasi sebagai bagian dari strategi meningkatkan daya saing UMKM.
Jumlah pengguna QRIS yang telah mencapai 66 juta dengan 44 juta gerai merchant dinilai menunjukkan besarnya potensi ekonomi digital.
Transaksi digital dapat menghasilkan data aktivitas usaha yang selanjutnya dapat menjadi bagian dari penilaian kredit. Dengan demikian, UMKM yang sebelumnya sulit mendapatkan akses pembiayaan dapat memiliki peluang menjadi lebih layak secara finansial.
Teknologi AI juga mulai didorong sebagai alat untuk membantu meningkatkan produktivitas UMKM.
Pemerintah berharap pelaku usaha dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mengembangkan bisnis, dan memperluas pasar.
Perkuat Daya Saing di Tengah Ketidakpastian
Menghadapi berbagai risiko global, Airlangga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas produksi UMKM sekaligus kemampuan mempertahankan pasar.
Pelaku usaha juga didorong untuk belajar dari pengalaman negara lain dalam membangun ekosistem UMKM yang dapat berkembang berdampingan dengan perusahaan berskala besar.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan bahwa penguatan akses pembiayaan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas usaha.
Ia menyebut sinergi berbagai pemangku kepentingan sebagai kunci agar pembiayaan mampu memberikan dampak terhadap produktivitas UMKM dan perekonomian nasional.
