Maluku Utara Dinilai Jadi “Lumbung SDA”, Mahasiswa Yogyakarta Desak Evaluasi Hubungan Pusat dan Daerah
.jpeg) |
| Mahasiswa asal Maluku Utara yang berada di Yogyakarta. (Foto: Dok/Ist). |
Serikatpost, Yogyakarta— Mahasiswa asal Maluku Utara yang berada di Yogyakarta menyoroti persoalan pengelolaan sumber daya alam dan ketimpangan pembangunan di daerah asal mereka.
Kritik tersebut disampaikan dalam forum terbuka bertajuk “Menuju Negara Federal atau Tetap Dijajah Sentralistik” yang berlangsung pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengartikulasikan keresahan terhadap pola hubungan pemerintah pusat dan daerah. Mereka menilai Maluku Utara selama ini memiliki sumber daya alam yang besar dan strategis, tetapi masyarakat lokal belum sepenuhnya merasakan manfaat yang seimbang.
Mahasiswa menggambarkan kondisi tersebut sebagai persoalan struktural yang perlu dibahas secara serius melalui pendekatan politik, ekonomi, hukum, dan lingkungan.
Mahasiswa Pertanyakan Distribusi Manfaat SDA
Dalam diskusi, Maluku Utara disebut memiliki peran penting sebagai daerah penghasil sumber daya alam untuk kepentingan nasional.
Namun, mahasiswa mempertanyakan apakah kontribusi tersebut telah diikuti dengan distribusi manfaat pembangunan yang proporsional bagi masyarakat lokal.
Mereka juga menilai hubungan pusat dan daerah perlu dievaluasi apabila praktik pembangunan justru menghasilkan kesenjangan struktural.
Koordinator Forum Abdul Haris Nepe mengatakan pihaknya tidak ingin diskusi berhenti pada kritik semata.
“Kami tengah menyusun kajian komprehensif yang membedah lintasan sejarah, fakta ketimpangan kontemporer, hingga proyeksi strategis posisi tawar Maluku Utara di masa depan,” katanya.
Kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk merumuskan naskah konsensus politik anak muda Maluku Utara.
Federalisme dan Referendum Masuk Ruang Diskusi
Dalam forum itu, federalisme dan referendum turut dibicarakan. Namun, mahasiswa menegaskan bahwa kedua gagasan tersebut masih ditempatkan sebagai bagian dari diskursus kritis.
Tujuannya adalah menguji berbagai kemungkinan desain hubungan pusat dan daerah serta mencari format yang dinilai mampu memberikan keadilan ekonomi dan ekologis.
Abdul Haris juga menyampaikan kritik terhadap elite politik lokal. Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat Maluku Utara membutuhkan keterlibatan semua pihak dan tidak seharusnya hanya menjadi isu ketika terjadi momentum politik.
“Kami mendesak elite lokal untuk tidak bersikap setengah hati dalam memperjuangkan hak rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengajak pemerintah daerah, elite politik, mahasiswa, serta kelompok masyarakat lainnya membuka ruang dialog yang lebih luas.
Bagi mahasiswa Maluku Utara di Yogyakarta, gerakan tersebut merupakan bagian dari upaya intelektual untuk mempertanyakan kembali posisi daerah dalam sistem politik nasional sekaligus mencari arah pembangunan yang lebih berkeadilan.
