Kemendikdasmen Raih Popular Government Institution Award 2026, Abdul Mu’ti Dorong Komunikasi Publik yang Empatik
 |
| Kemendikdasmen) kembali mendapat apresiasi atas kiprahnya dalam membangun komunikasi publik yang informatif dan adaptif. (Foto: Dok/Ist). |
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kemendikdasmen dalam menghadirkan komunikasi publik yang dinilai aktif, responsif, adaptif, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat.
Penghargaan itu juga menjadi momentum bagi Kemendikdasmen untuk terus memperkuat strategi komunikasi pemerintah di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat. Arus informasi yang semakin terbuka membuat masyarakat tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga dapat memproduksi serta menyebarkan informasi melalui berbagai platform digital.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan 7th Indonesia Public Relations Summit 2026. Menurutnya, forum tersebut memiliki posisi strategis dalam mendorong lahirnya praktik komunikasi publik yang semakin berkualitas.
Abdul Mu’ti menilai komunikasi publik tidak cukup hanya berorientasi pada kecepatan penyampaian informasi. Lebih dari itu, komunikasi pemerintah harus mampu membangun pemahaman, kepercayaan, empati, serta menciptakan ruang publik yang mencerminkan keadaban dan memperkuat persatuan masyarakat.
Abdul Mu’ti Soroti Tantangan Komunikasi di Era Informasi Berlebihan
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu’ti menyoroti tantangan komunikasi publik di tengah kondisi overwhelming information, ketika masyarakat setiap hari dihadapkan pada begitu banyak informasi dari berbagai sumber.
Menurutnya, derasnya arus informasi membuat komunikator publik perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi yang benar-benar penting dan konstruktif. Tidak semua informasi yang ramai diperbincangkan dapat menjadi dasar yang tepat untuk mengambil kebijakan.
Karena itu, ia memperkenalkan pentingnya membedakan antara noise dan voice dalam komunikasi publik. Noise dipahami sebagai informasi yang hanya menimbulkan kegaduhan atau perhatian sesaat, sedangkan voice merupakan suara yang memiliki substansi dan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan.
“Kita harus mampu membedakan antara noise dan voice. Mana yang sekadar kegaduhan untuk menarik perhatian dan mana yang benar-benar menjadi suara substantif yang dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan,” jelas Abdul Mu’ti.
Pandangan tersebut menjadi penting seiring meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang interaksi masyarakat. Pemerintah dituntut tidak hanya aktif menyampaikan kebijakan, tetapi juga mampu membaca aspirasi dan memahami kebutuhan masyarakat.
Misinformasi dan Disinformasi Jadi Tantangan Komunikasi Publik
Mendikdasmen juga menyinggung semakin maraknya misinformasi dan disinformasi di ruang digital. Menurutnya, kondisi tersebut membuat komunikasi publik harus dibangun dengan berpegang pada prinsip akurasi, integritas, dan tanggung jawab.
Informasi yang disampaikan pemerintah, lanjut Abdul Mu’ti, harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat yang sama, cara menyampaikan informasi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan.
Ia menekankan bahwa komunikasi yang empatik tidak boleh menjadikan kondisi seseorang sebagai bahan eksploitasi demi mendapatkan perhatian publik. Sebaliknya, komunikasi harus tetap menjaga martabat setiap individu.
Abdul Mu’ti juga mengaitkan budaya komunikasi dengan pembangunan karakter bangsa. Menurutnya, kebiasaan menggunakan bahasa yang sederhana namun menunjukkan kesantunan, seperti “permisi”, “maaf”, dan “terima kasih”, perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan pendidikan.
“Bahasa menunjukkan bangsa, inilah yang coba terus kita bangun bagaimana masyarakat mampu menggunakan bahasa-bahasa yang empatik, kemudian ekspresi-ekspresi ruang publik yang menggambarkan kesantunan dan menggambarkan respek kepada orang lain. Itu harus kita bangun lebih luas,” ujarnya.
Komunikasi Empatik Tidak Hanya Soal Berbicara
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyampaikan pesan atau how to deliver. Kemampuan untuk mendengarkan secara mendalam atau deep listening juga menjadi bagian yang tidak kalah penting.
Menurutnya, seorang komunikator harus mampu mendengarkan dengan sabar, memahami setiap pesan yang disampaikan, memperhatikan gestur, serta menangkap makna yang ada di balik sebuah pernyataan.
Kemampuan tersebut dinilai penting untuk membangun komunikasi yang lebih empatik antara pemerintah, media, masyarakat, maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Menjadi pembicara yang baik memang penting dan banyak diajarkan, tapi bagaimana menjadi pendengar yang baik, sabar mendengarkan setiap kata, memberikan respons terhadap setiap gestur, dan kemudian mengambil makna dari yang disampaikan itu tidak selalu mudah,” tuturnya.
Ia kemudian menekankan bahwa komunikasi publik perlu bergerak dari sekadar how to deliver menuju how to listen.
“Termasuk kemampuan berempati selain how to deliver, yakni bagaimana kita berbicara, namun juga how to listen, bagaimana mendengar atau deep listening,” lanjut Abdul Mu’ti.
IPRS 2026 Angkat Tema Komunikasi Empati
Founder sekaligus CEO The Iconomics, Bram S. Putro, mengatakan bahwa penyelenggaraan 7th Indonesia Public Relations Summit 2026 mengangkat tema “Komunikasi Empati, Narasi, dan Strategi.”
Tema tersebut dipilih sebagai respons terhadap perubahan lanskap komunikasi di tengah era keterbukaan informasi. Menurut Bram, keterbukaan membuat hubungan antara institusi dan publik semakin dinamis sehingga pendekatan komunikasi yang hanya berorientasi pada penyampaian pesan tidak lagi cukup.
Empati, kata Bram, harus menjadi salah satu fondasi dalam membangun hubungan antara institusi dengan masyarakat.
“Komunikasi empati bukan sekadar teknik, melainkan filosofi interaksi. Di era transparansi yang semakin terbuka, empati menjadi modal utama untuk membangun kepercayaan publik, mengelola krisis, dan menciptakan hubungan yang bermakna,” ujar Bram.
Ia menambahkan, komunikasi yang baik seharusnya tidak berhenti pada narasi yang disampaikan kepada publik. Pesan tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata agar kepercayaan masyarakat dapat dibangun secara berkelanjutan.
“Karena itu, komunikasi harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar narasi,” tambahnya.
Penghargaan Jadi Momentum Perkuat Komunikasi Kemendikdasmen
Raihan Popular Government Institution Award 2026 menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap komunikasi publik yang dilakukan Kemendikdasmen. Di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, komunikasi pemerintah dituntut semakin terbuka, cepat, akurat, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
Pesan yang disampaikan Abdul Mu’ti dalam forum tersebut sekaligus menegaskan bahwa komunikasi publik memiliki peran lebih luas daripada sekadar menyampaikan informasi kebijakan.
Komunikasi yang berkualitas harus mampu membangun dialog, mendengarkan aspirasi masyarakat, mengedepankan empati, serta menciptakan ruang digital yang sehat.
Melalui pendekatan tersebut, komunikasi pemerintah diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan pendidikan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan membangun budaya komunikasi yang santun.
Bagi Kemendikdasmen, penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menghadapi tantangan informasi di era digital.
