Wamendagri Bima Arya Dorong Pemda Perkuat Mitigasi dan Ketangguhan Bencana
 |
| Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. (Foto: Mendag). |
Serikatpost, Serang — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah (Pemda) mengubah paradigma penanganan bencana dari yang semula reaktif menjadi lebih responsif dan antisipatif.
Menurut Bima, penguatan mitigasi dan investasi kebencanaan harus dilakukan sejak tahap perencanaan pembangunan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai risiko bencana, termasuk dampak perubahan iklim.
Hal itu disampaikan Bima Arya saat menjadi keynote speaker pada 3rd SENANDIKA (Seminar Nasional Administrasi Publik Untirta) 2026 bertajuk “Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana Pesisir”. Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid di Convention Hall Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Kota Serang, Banten, Rabu (7/10/2026).
Dalam paparannya, Bima menekankan pentingnya kepala daerah memahami karakteristik, kebutuhan, serta risiko kebencanaan di wilayah masing-masing. Pemahaman tersebut menjadi fondasi dalam menyusun kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi daerah.
“Jadi, saya mendorong Pak Gubernur [Banten] Andra Soni, bupati, wali kota [di Provinsi Banten], untuk peduli terhadap banyak hal, terutama pada isu [perubahan iklim] ini. Karena pemerintah daerah yang paling paham tentang karakter, kebutuhan, dan risiko wilayah,” kata Bima.
Dari Responsif Menuju Antisipatif
Bima menjelaskan bahwa paradigma penanganan bencana di Indonesia telah mengalami perkembangan. Setelah menghadapi berbagai bencana besar, termasuk tsunami Aceh, pemerintah memperkuat kapasitas fast response, emergency response, dan tanggap darurat.
Penguatan tersebut kemudian ditandai dengan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Kehadiran lembaga tersebut memperkuat kemampuan pemerintah dalam merespons bencana secara cepat.
Bima yang pernah menjabat sebagai wali kota selama 10 tahun mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana membuat pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan respons cepat.
“Harus gerak cepat sekarang, saya mengalami banyak hal, ketika menjadi wali kota 10 tahun, itu merasakanlah bagaimana kita harus bergerak cepat ketika bencana. Pernah mengalami banjir, longsor, pernah mengalami bencana angin puting beliung, dan sebagainya,” ujarnya.
Namun, menurut Bima, kemampuan merespons bencana saja tidak lagi cukup. Pemda perlu memperkuat paradigma antisipatif dengan meningkatkan upaya mitigasi serta membangun kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana.
Mitigasi Bencana Harus Masuk Perencanaan APBD
Bima mencontohkan Jepang sebagai negara yang memiliki budaya kesiapsiagaan bencana. Ketika gempa terjadi, masyarakat telah memahami tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko, termasuk berlindung di tempat yang aman.
Masyarakat juga dibekali disaster kit berupa tas berisi berbagai kebutuhan darurat, seperti senter, obat-obatan, dan pakaian.
Menurut Bima, pola serupa perlu dikembangkan di Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik dan risiko masing-masing daerah.
Ia menegaskan, mitigasi bencana tidak boleh hanya menjadi kegiatan setelah bencana terjadi. Upaya tersebut harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah.
Karena itu, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu memperhatikan kebutuhan mitigasi dan ketangguhan bencana. Pembangunan infrastruktur publik, kata Bima, juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan resiliensi terhadap bencana.
“Seberapa besar APBD itu mengalokasikan untuk tata ruang yang resiliensi terhadap bencana. Bangunan tahan bencana itu ada enggak? Trotoar, pedestrian, meeting point untuk evakuasi, edukasi untuk bencana. Itu ada enggak?” tanyanya.
Belajar dari Ketangguhan Sumatera Barat
Bima juga mencontohkan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang memiliki pengalaman panjang menghadapi berbagai bencana. Meski demikian, daerah tersebut dinilai memiliki tingkat resiliensi yang baik karena mitigasi bencana telah menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah memasukkan kebutuhan mitigasi bencana dalam APBD sehingga tersedia alokasi untuk mendukung berbagai program kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana.
Menurut Bima, pendekatan tersebut perlu diterapkan secara lebih luas oleh pemerintah daerah. Perencanaan kebencanaan juga harus dilakukan secara terintegrasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Karena seringkali perencanaannya berbeda, anggarannya berbeda, indikatornya berbeda, dan sebagainya. Jadi tantangan kita hari ini adalah membangun integrasi semua,” tambahnya.
Mahasiswa Diminta Aktif Dorong Kebijakan Antisipatif
Pada kesempatan tersebut, Bima juga mengajak mahasiswa untuk mengambil peran dalam meningkatkan kepedulian terhadap perubahan iklim dan risiko bencana.
Ia menilai mahasiswa dan komunitas dapat menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang mengingatkan pemerintah daerah agar lebih serius membangun sistem kebencanaan yang tidak hanya responsif, tetapi juga antisipatif.
Bima menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah memiliki dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat, termasuk terkait keamanan tempat tinggal dan lingkungan sekitar.
“Teman-teman jangan diam aja. Ya, kalian mungkin merasa jauh. Tapi hidup kalian itu tergantung juga kepada langkah-langkah antisipatif dari pemerintah daerah. Sejauh mana rumah kalian aman, dari kemungkinan terjadinya bencana,” tandasnya.
Kegiatan 3rd SENANDIKA 2026 tersebut turut dihadiri Rektor Untirta Fatah Sulaiman, Kepala Bappeda Provinsi Banten Babar Suharso, Akademisi Untirta Agus Sjafari, Dekan FISIP Untirta Leo Agustino, serta civitas academica Untirta.
Melalui forum tersebut, penguatan kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana kembali menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah, khususnya bagi wilayah yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi.
Sumber: Kemendagri
