Bantu Kenali Wilayah Desa, Mahasiswa UPGRIS Buat Peta Administratif
 |
| Peta oleh Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS). (Foto: Dok/Ist). |
Serikatpost, Demak - Informasi mengenai batas dan pembagian wilayah desa kini lebih mudah dipahami melalui peta administratif yang dibuat mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas PGRI Semarang (UPGRIS). Peta tersebut disusun untuk Desa Bumirejo, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, dan ditempatkan di Balai Desa Bumirejo, Senin (31/8/2026).
Peta administratif itu menampilkan gambaran wilayah Desa Bumirejo beserta batas dan pembagian wilayahnya. Kehadirannya diharapkan dapat membantu perangkat desa maupun masyarakat saat membutuhkan informasi mengenai kondisi dan letak wilayah desa.
Mahendra, salah satu mahasiswa KKN UPGRIS, mengatakan pembuatan peta berangkat dari kebutuhan akan informasi wilayah yang dapat dilihat dengan lebih mudah.
“Kalau informasi wilayah hanya disampaikan lewat tulisan, orang kadang masih sulit membayangkan letaknya. Lewat peta, batas dan pembagian wilayah bisa dilihat secara langsung sehingga lebih mudah dipahami,” kata Mahendra.
Dalam prosesnya, mahasiswa mengumpulkan dan mengolah informasi mengenai wilayah administratif Desa Bumirejo, kemudian menyajikannya dalam bentuk visual. Tampilan peta dibuat sederhana agar informasi yang ada di dalamnya dapat dibaca dengan jelas oleh masyarakat.
Menurut Mahendra, peta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap informasi di balai desa. Peta juga dapat membantu warga maupun pihak lain yang membutuhkan gambaran umum mengenai wilayah Desa Bumirejo.
“Harapannya peta ini tidak hanya menjadi hasil kegiatan KKN, tetapi bisa terus digunakan oleh desa. Kalau ada perubahan data atau wilayah, nantinya informasi di dalam peta juga bisa disesuaikan,” ujarnya.
Pembuatan peta administratif menjadi salah satu bentuk kontribusi mahasiswa KKN UPGRIS dalam mendukung kebutuhan informasi di Desa Bumirejo. Dengan adanya peta tersebut, masyarakat dapat mengenali wilayah desanya dengan lebih jelas, sementara pemerintah desa memiliki media informasi tambahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.
