Tito Karnavian Targetkan Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Rampung Akhir 2026
 |
| Tito Karnavian mendorong percepatan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pembangunan ditargetkan selesai sebelum 31 Desember 2026. (Foto: Mendag). |
Serikatpost, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong kementerian dan lembaga (K/L) mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menargetkan berbagai kegiatan pemulihan yang dapat dilaksanakan pada 2026 selesai sebelum 31 Desember 2026.
Dorongan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi tersebut. Rapat berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/10/2026), dipimpin oleh Menko PMK Sugiono.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Tito menekankan pentingnya koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar program pemulihan berjalan sesuai target.
Menurut Tito, percepatan diperlukan supaya pembangunan kembali fasilitas umum, pemulihan layanan dasar, serta perbaikan sarana ekonomi masyarakat dapat segera dirasakan warga terdampak bencana.
Pemerintah Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatera
Tito menjelaskan, penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melewati sejumlah tahapan, mulai dari tanggap darurat, transisi darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada tahap tanggap darurat, pemerintah memprioritaskan evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan jiwa. Presiden Prabowo Subianto juga mengerahkan berbagai unsur nasional, termasuk TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan pemerintah daerah.
Pemerintah turut memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat penanganan dampak bencana.
“Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pada masa transisi, pemerintah membentuk Satgas untuk mengoordinasikan penanganan dan pemulihan pascabencana. Tim pengarah dipimpin Menko PMK dengan melibatkan para menteri koordinator serta sejumlah pejabat terkait, termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan Menteri Keuangan.
Pembentukan satuan tugas tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih efektif.
Layanan Dasar Mulai Pulih, Fasilitas Kesehatan Masih Perlu Perbaikan
Memasuki tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak dilaporkan mulai kembali berjalan. Kabupaten Aceh Tamiang, yang sebelumnya mengalami gangguan berat akibat bencana, juga mulai menunjukkan pemulihan.
Pada sektor pelayanan dasar, pasokan listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan layanan internet relatif kembali normal. Rumah sakit umum dan puskesmas juga telah berfungsi untuk melayani masyarakat.
Meski demikian, pekerjaan pemulihan belum sepenuhnya selesai. Tito menyebut masih terdapat enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang akibat bencana sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memastikan masyarakat terdampak kembali memperoleh akses pelayanan kesehatan yang memadai.
Percepatan perbaikan fasilitas kesehatan dinilai penting agar pelayanan kepada warga dapat berlangsung secara optimal, terutama di daerah yang sebelumnya mengalami kerusakan infrastruktur cukup berat.
Sebanyak 99 Sekolah Masih Menggunakan Kelas Darurat
Selain fasilitas kesehatan, pemulihan sektor pendidikan juga menjadi prioritas rehabilitasi pascabencana Sumatera.
Dari total 4.922 satuan pendidikan yang terdampak, sebanyak 99 sekolah masih melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di kelas darurat.
Penanganan sekolah-sekolah tersebut menjadi perhatian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat.
Pemerintah perlu mempercepat perbaikan sarana pendidikan agar kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak dan aman.
Pemulihan sekolah tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana.
TNI dan Polri Bangun Ratusan Jembatan
Dalam upaya memulihkan konektivitas wilayah, Tito turut mengapresiasi kontribusi TNI dan Polri dalam pembangunan jembatan di daerah terdampak.
Menurut dia, pembangunan jembatan menjadi bagian penting dari pemulihan infrastruktur, khususnya untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat yang terputus akibat bencana.
“Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan. Itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD,” kata Tito.
Ia juga menyampaikan bahwa Polri telah membangun lebih dari 100 jembatan, dengan perkiraan jumlah sekitar 120 jembatan.
Keberadaan jembatan tersebut diharapkan membantu mobilitas warga, distribusi kebutuhan pokok, serta kelancaran aktivitas ekonomi di wilayah terdampak.
Selain jembatan, pemerintah juga mendorong perbaikan jalan, rumah warga, sekolah, dan fasilitas penunjang perekonomian agar proses pemulihan dapat berlangsung secara menyeluruh.
Banjir dan Longsor Susulan Jadi Tantangan Pemulihan
Di tengah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah masih menghadapi tantangan berupa hujan berintensitas tinggi yang memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah.
Kondisi cuaca tersebut berpotensi menghambat perbaikan akses transportasi dan menambah kerusakan infrastruktur yang sebelumnya telah terdampak bencana.
Karena itu, Tito meminta kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran agar mempercepat pelaksanaan program sesuai rencana kerja 2026.
Pekerjaan yang menjadi perhatian meliputi perbaikan sekolah, pembangunan dan perbaikan rumah, pemulihan jalan dan jembatan, serta pemulihan fasilitas ekonomi masyarakat.
Menurut Tito, koordinasi yang kuat diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif dan program pemulihan tidak mengalami keterlambatan.
“Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat,” tandasnya.
Koordinasi Lintas Kementerian Diperkuat
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Pemerintah berharap sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dengan target penyelesaian berbagai kegiatan yang dapat dikerjakan tahun ini sebelum 31 Desember 2026, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi agenda penting untuk memulihkan infrastruktur, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Keberhasilan proses tersebut akan sangat bergantung pada koordinasi pelaksanaan, kesiapan infrastruktur, kondisi lapangan, serta kemampuan setiap instansi menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan.
